Bimtek Nasional UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

• Kepada Yth
• Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Se-Indonesia
• Cq.Bagian Kepegawaian

Dengan Hormat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 31 Oktober 2023. Dengan secara resmi telah diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN tersebut maka mencabut peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah: 1) penguatan pengawasan Sistem Merit; 2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK); 3) kesejahteraan PNS dan PPPK; 4) penataan tenaga honorer; dan 5) digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu: a. Jabatan Manajerial: 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas; b. Jabatan Nonmanajerial: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.

Materi Bimtek Nasional UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Penguatan pengawasan Sistem Merit
3. Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK)
4. Kesejahteraan PNS dan PPPK
5. Penataan tenaga honorer
6. Digitalisasi Manajemen ASN termasuk di dalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.

Untuk Memehami Opsi Di Atas Maka Kami Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan Bersama Para Narasumber Dari KEMENKEU RI  /KEMENDAGRI ,BPKP Praktisi Dan Akademisi Melaksanakan Bimtek Nasional UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Informasi Jadwal dan Tanggal Pelaksanaan Silahkan klik dan Download https://www.pusdiklatlsmap.com/download-jadwal/

Investasi Biaya 

• Biaya Bimtek Diklat Sebesar @Rp 4.500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sudah Termasuk Akomodasi Hotel
• Biaya Bimtek Non Akomodasi Hotel @Rp.3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
• Bagi Pemda Yang Sudah Menerapkan Transaksi Non Tunai Pembayaran Dapat Di        Transfer Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Graha No 121-00-0738303-1 An Lembaga  Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan
• Bagi Pemda Yang Belum Menerapkan Transaksi Non Tunai  / Pembayaran Di Tempat Pada saat Regestrasi Hotel
• Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
• Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 2 hari
• Mendapat Tanda Peserta Bimtek
• Mendapat Tas Eksklusif
• Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
• Mendapat Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
• Mendapat Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
• Mendapat Flasdisk 8 GB
• Mendapat Dokumentasi Kegiatan
• Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
• Mendapat Sertifikat Bimtek
• City Tour Sesuai Daerah Tempat Pelaksanaan Bimtek Yang dipilih

Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu,tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Kontak Kantor ☎ (021) 21202049,
Kontak Telpon Dan WA  0821-1414-0177, 0812-8862-1238