Bimtek Sosialisasi PMK NOMOR 59/PMK.03/2022 Perubahan Atas PMK-231/PMK.03/2019 Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP,Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan Dan Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Dengan Hormat

Latar Belakang PMK NOMOR 59/PMK.03/2022
Perlunya dukungan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta mewujudkan pengadaan langsung Instansi Pemerintah yang transparan dan efisien melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. POKOK PENGATURAN • Mengatur pengecualian pemotongandan/atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah untuk transaksiyang dilakukan melalui SistemInformasi Pengadaan Pemerintah Mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Pusat

Tujuan PMK NOMOR 59/PMK.03/2022 Perubahan Atas PMK-231/PMK.03/2019 Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP,Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan Dan Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan bagi Instansi Pemerintah yang melakukan belanja barang/jasa pemerintah
secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah

Memberikan kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang/jasa
pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi
Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah Desa

Mendukung gerakan nasional nontunai sehingga perlu dilakukan penyesuaian
ketentuan mengenai pemungutan pajak bagi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi
Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah Desa yang berbelanja dengan KKP

Untuk Memehami Opsi Di Atas Maka Kami Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan Bersama Para Pakar dan Narasumber dari Kemendagri RI Akademisi Dan Praktisi  Akan Melaksanakan tentang Bimtek Sosialisasi PMK NOMOR 59/PMK.03/2022 Perubahan Atas PMK-231/PMK.03/2019 Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP,Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan Dan Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah  Informasi Jadwal dan Tanggal Pelaksanaan Silahkan klik dan Download https://www.pusdiklatlsmap.com/download-jadwal/

Investasi Biaya 

Biaya Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke APBD masing-masing peserta/SKPD dengan Biaya sebagai berikut

• Biaya Bimtek Diklat Sebesar @Rp 4.500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sudah Termasuk Akomodasi Hotel
• Biaya Bimtek Non Akomodasi Hotel @Rp.3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
• Bagi Pemda Yang Sudah Menerapkan Transaksi Non Tunai Pembayaran Dapat Di        Transfer Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Graha No 121-00-0738303-1 An Lembaga  Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan
• Bagi Pemda Yang Belum Menerapkan Transaksi Non Tunai  / Pembayaran Di Tempat Pada saat Regestrasi Hotel
• Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
• Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 2 hari
• Mendapat Tanda Peserta Bimtek
• Mendapat Tas Eksklusif
• Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
• Mendapat Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
• Mendapat Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
• Mendapat Flasdisk 8 GB
• Mendapat Dokumentasi Kegiatan
• Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
• Mendapat Sertifikat Bimtek
• City Tour Sesuai Daerah Tempat Pelaksanaan Bimtek Yang dipilih

Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu,tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

☎ (021) 21202049,
? 0821-1414-0177, ? 0812-8862-1238