Bimtek Standar Dokumen Pengadaan Untuk Rancangan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Dengan Hormat

Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, selain membawa suasana baru pada dunia pengadaan barang/jasa pemerintah, juga turut membawa warna baru pada regulasi turunanannya. Salah satunya adalah terkait Standar Dokumen Pengadaan yang menjadi acuan dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah di Seluruh K/L/PD Kontrak Tahun Jamak (KTJ) sendiri merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan menggunakan Kontrak Tahun Jamak, hanya pekerjaan yang secara karakteristik tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran saja yang dapat menggunakan KTJ. Kontrak Tahun Jamak itu sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran

Rancangan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Di dalam Pasal 27 ayat 9 Perpres 16/2018 disebutkan bahwa, “Kontrak Tahun Jamak harus melalui persetujuan dari pejabat berwenang” menyebabkan pendapat dari para ahli pengadaan dan ahli hukum terbelah. Spekulasipun muncul bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan asas hukum perdata sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata karena pihak ketiga yang bukan merupakan pihak penandatangan kontrak dapat menerobos masuk dan mempengaruhi keberlangsungan kontrak. Dengan alasan “penolakan persetujuan pejabat berwenang” di atas semestinya tidak bisa dijadikan pembenaran bagi PPK untuk memutus kontrak dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran prestasi kerja kepada Penyedia

Untuk Memehami Opsi Di Atas Maka Kami Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan Bersama Para Pakar dan Narasumber dari, BPK RI, Kemendagri, Kemenkeu ,Akademisi  Akan Melaksanakan  tentang Bimtek Standar Dokumen Pengadaan Untuk Rancangan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah  Tanggal : Informasi Jadwal dan Tanggal Pelaksanaan Silahkan klik dan Download https://www.pusdiklatlsmap.com/download-jadwal/

Investasi Biaya 

Biaya Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke APBD masing-masing peserta/SKPD dengan Biaya sebagai berikut

• Biaya Bimtek Diklat Sebesar @Rp 4.500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sudah Termasuk Akomodasi Hotel
• Biaya Bimtek Non Akomodasi Hotel @Rp.3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
• Bagi Pemda Yang Sudah Menerapkan Transaksi Non Tunai Pembayaran Dapat Di        Transfer Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Graha No 121-00-0738303-1 An Lembaga  Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan
• Bagi Pemda Yang Belum Menerapkan Transaksi Non Tunai  / Pembayaran Di Tempat Pada saat Regestrasi Hotel
• Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
• Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 2 hari
• Mendapat Tanda Peserta Bimtek
• Mendapat Tas Eksklusif
• Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
• Mendapat Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
• Mendapat Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
• Mendapat Flasdisk 8 GB
• Mendapat Dokumentasi Kegiatan
• Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
• Mendapat Sertifikat Bimtek
• City Tour Sesuai Daerah Tempat Pelaksanaan Bimtek Yang dipilih

Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu,tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

☎ (021) 21202049,
? 0821-1414-0177, ? 0812-8862-1238