JADWAL TRAINING PERPAJAKAN SWASTA TAHUN 2019

679
Bimtek Penerapan PP No 30 Tahun 2019 Penyusunan SKP Dengan Pendekatan Cascanding

JADWAL TRAINING PERPAJAKAN SWASTA TAHUN 2019

Dengan Hormat

Semua kita adalah wajib pajak, baik secara individu maupun kelembagaan, sebagai warga negara yang bijak, maka kita juga harus tahu apa dasar hukum negara kita memungut pajak kepada seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara untuk menjamin bahwa suatu (organisasi) negara bisa hidup selamanya, dan dengan pajak, negara dapat mensejahterakan rakyatnya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id/content/belajar-pajak).

DASAR HUKUM PAJAK

Dasar utama perpajakan Indonesia berpijak pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

UNDANG-UNDANG PAJAK

Agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, maka sebagai tindaklanjut dari bunyi pasal 23A UUD 1945 tersebut diterbitkan undang-undang yang mengatur tatacara penyelenggaraan perpajakan. Setidaknya terdapat 8 (delapan) undang-undang yang dijadikan landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

  1. UU No. 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan : DIGANTI dengan UU No. 16/2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
  2. UU No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan/ UU PPh : DIGANTI dengan UU No. 17/2000
  3. UU No. 8/1983 Tentang Pajak Pertambahah Nilai atas Barang dan Jaqsa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, UU PPN/ PPn BM, DIGANTI dengan UU No. 18/2000
  4. UU No. 12/1985 Tentang pajak Bumi dan Bangunan, UU PBB, DIGANTI dengan UU No. 12/1994
  5. UU No. 19/1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU PPSP, DIGANTI dengan UU No. 19/2000
  6. UU No. 21/1997 Tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan bangunan, UU BPHTB, DIGANTI dengan UU No. 20/2000
  7. UU Pengadilan Pajak, UU PP, UU No. 14/2002
  8. UU Bea Materai, UU BM, UU No. 13/1985

JENIS PAJAK

Ditinjau dari segi pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis; Yaitu (1) Pajak Pusat, yakni pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. (2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pajak Pusat

Jenis pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)
  2. Pajak Pertambahan nilai (PPN)
  3. Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPn BM)
  4. Bea Materai
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengna Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d. Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Mulai 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat

Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah:

Pajak Propinsi

  1. Pajak Kendaraan bermotor
  2. Bea Balik nama Kendaraan bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Air Permukaan
  5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/ kota

  1. Pajak hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan banugnan Perdesaan dan Perkotaan
  11. Bea Perolehan Hak Atas tanah dan/atau Bangunan

TEMA DAN MATERI PERPAJAKAN YANG DAPAT DI PILIH

  1. Accounting, Finance And Tax For Mining Company
  2. Accounting, Taxation And Auditing At Coal For Oil And Gas Industry
  3. Administrasi Perpajakan
  4. Akuntansi & Perpajakan Untuk Rumah Sakit, Klinik Dan Dokter
  5. Akuntansi & Perpajakan Yayasan
  6. Akuntansi Aktiva Tetap & Sewa Guna Usaha Khusus Rumah Sakit ( Sesuai PSAK 16 & PSAK 30 )
  7. Akuntansi Aset Tak Berwujud Sesuai PSAK 19 (Revisi 2009), Isak 14
  8. Akuntansi Dan Aspek-Aspek Perpajakan Dalam Usaha Jasa Konstruksi Dan Properti
  9. Akuntansi Dan Pajak
  10. Akuntansi Dan Pajak (IFRS, PSAK Dan Faktur Pajak)
  11. Akuntansi Dan Pajak Untuk Jasa Konstruksi
  12. Akuntansi Dan Pajak Untuk Pertambangan Migas Dan Non Migas
  13. Akuntansi Dan Perpajakan
  14. Akuntansi Dan Perpajakan Konstruksi & Real Estate
  15. Akuntansi Dan Perpajakan Pertambangan Migas Dan Non Migas
  16. Akuntansi Dan Perpajakan Rumah Sakit / Klinik
  17. Akuntansi Imbalan Kerja Sesuai PSAK 24 (Revisi 2004) & Undang-Undang No.13 Tahun 2003
  18. Akuntansi Imbalan Kerja Sesuai PSAK 24 Revisi
  19. Akuntansi Instrument Keuangan Berdasarkan PSAK 50 Dan 55
  20. Akuntansi Keuangan : Konvergensi IFRS Dan Penerapannya
  21. Akuntansi Pajak Dan Laporan Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Pelaporan SPT Akhir Tahun Perusahaan
  22. Akuntansi Pajak Penghasilan & Rekonsiliasi Fiskal
  23. Akuntansi Pajak Untuk Rekonsiliasi Fiskal Dan Pengisian SPT PPH Badan
  24. Akuntansi Pendapatan Sesuai PSAK 23 (Revisi 2010) Dan Isak 10
  25. Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
  26. Akuntansi Perpajakan Dan Pemotongan Pemungutan PPH & PPN
  27. Akuntansi Perpajakan Industri Asuransi
  28. Akuntansi Perpajakan Jasa Konstruksi
  29. Akuntansi Perpajakan Pertambangan Migas Dan Non Migas
  30. Akuntansi Perpajakan Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi
  31. Akuntansi Untuk Penyusunan Laporan Rumah Sakit Dan Perhitungan PPH
  32. Akuntansi, Pajak Dan Auditing Training
  33. Akuntansi, Perpajakan & Auditing Untuk Perusahaan Textile & Garment
  34. Analisa Laporan Keuangan Tahunan Atas Kewajiban Perpajakannya Dan Antisipasinya
  35. Analisis Implemntasi PSAK 46
  36. Aplikasi Akuntansi Perpajakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
  37. Aplikasi Dan Implementasi PSAK 50 Dan PSAK 55 ( Revisi 2006 )
  38. Aspek Akuntansi Dan Perpajakan Untuk Jasa Konstruksi
  39. Aspek Hukum Dan Pajak Yayasan
  40. Aspek Perpajakan Atas Usaha Perhotelan Dan Restaurant Sesuai Peraturan Perpajakan Terbaru
  41. Aspek Perpajakan Bagi Perusahaan
  42. Aspek Perpajakan Bisnis Jasa Shipping & Freight Forwarding
  43. Aspek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
  44. Aspek Perpajakan Dan Penerapan IFRS Pada Industri Pertambangan
  45. Aspek Perpajakan Untuk Usaha Jasa Konstruksi Dan Real Estate
  46. Basic Taxation For Non Financial
  47. Basic Taxation For Non Financial Profesional
  48. Bentuk Dan Penyajian Laporan Keuangan Pasca IFRS
  49. Best Practice Panduan Teknik Pengisian SPT Tahunan: PPH Wp Badan (PPH Ps. 25) Dan & PPH
  50. Wp Orang Pribadi (PPH Ps. 21)
  51. Brevet Perpajakan
  52. Comprehensive Taxation Training
  53. Comprehensive Taxation Training (All About Tax)
  54. Comprehensive Transfer Pricing And International Taxation Training
  55. Corporate Tax Planning
  56. Corporate Tax Planning
  57. Cost Management & Tax Planning
  58. Creative Accounting & Tax Planning  Upaya Melakukan Penghematan Pajak
  59. Creative Accounting And Tax Planning
  60. Creative Accounting Dan Tax Planning Sebagai Strategi Efisiensi Pengelolaan Pajak
  61. Creative Accounting Sebagai Strategi Efisiensi Pengelolaan Pajak
  62. Creative Accounting Vs Tax Planning
  63. Current Issues On Transfer Pricing : Documentation, Audit And Dispute Settlement
  64. Dampak Implementasi IFRS Di Indonesia
  65. Dampak Perubahan IFRS Terhadap Perpajakan, Perubahan It, Dan Penilaian Perusahaan
  66. Dampak Sanksi Kenaikan Tarif PPH 21 Terhadap Perusahaan & Karyawan
  67. Dasar-Dasar Perencanaan Pajak Perusahaan Dan Peraturan Perpajakan Terbaru
  68. Dasar-Dasar Perpajakan
  69. Deferred Tax (PSAK 46)
  70. Deferred Tax PSAK 46
  71. Derivatives Accounting & Tax
  72. Dokumentasi Dan Pemeriksaan Transfer Pricing
  73. Efisiensi Pengelolaan Pajak
  74. Electronic SPT
  75. Era Baru Pemeriksaan Pajak & Strategi Menghadapinya
  76. Etika Bisnis Perpajakan
  77. Faktur Pajak & Peraturan PPN
  78. Faktur Pajak & Perencanaan PPN
  79. Faktur Pajak, Manajemen Restitusi Dan Perhitungan Serta Pengisian SPT PPN Sesuai Peraturan Terbaru
  80. Faktur Pajak, Manajemen Restitusi, Menghitung Dan Mengisi SPT PPN
  81. Fast Closing: Monthly And Year End Accounts & Tax Impact
  82. Freight Forwarding & Aspek Perpajakan Bisnis Jasa Shipping
  83. Grey Area Perpajakan
  84. How To Prepare Your Transfer Pricing Documentation
  85. Hris Integrated Berbasis Excel Compensation & Payroll Administration System
  86. Hukum Perpajakan
  87. IFRS (International Financial Reporting Standards)
  88. IFRS Basic
  89. IFRS For Internal Auditor
  90. IFRS For The Oil & Gas Industry
  91. IFRS Konvergensi PSAK
  92. IFRS PSAK Terbaru
  93. IFRS PSAK Terbaru
  94. IFRS Vs Ketentuan Perpajakan Indonesia
  95. Implementasi Dan Panduan PSAK Atas Aset
  96. Implementasi Dan Panduan PSAK No. 13 Tentang Properti Investasi, PSAK No.16 Tentang Aset
  97. Tetap, Dan PSAK No. 30 Tentang Sewa
  98. Implementasi IFRS
  99. Implementasi PSAK 50 & 55 Pada Perbankan
  100. Implementasi PSAK 50 Dan PSAK 55 (Revisi 2006)
  101. Implementasi PSAK 55 Terapan: Restrukturisasi Kredit Dan Best Practice
  102. Implementasi PSAK Sesuai Program Konvergensi IFRS
  103. Implikasi Penerapanpernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) PSAK 22r, PSAK 4r Dan PSAK 10r
  104. Intermediate Tax Training On Import Tax And Duty
  105. International Finance Reporing Standards (IFRS) Pada Industri Pertambangan
  106. International Financial Reporting Standards (IFRS) And 2016 Updates
  107. Introduction To Upstream Oil & Gas Industry Taxation
    Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Kuasa
  108. Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan
  109. Kewajiban Keuangan Dan Perpajakan Untuk Tambang Minerba
  110. Konvergensi PSAK-IFRS Sebagai Langkah Pemantapan Dalam Persiapan Penerapan IFRS
  111. Konvergensi Sak Dengan IFRS / Ias
  112. Konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Dengan International Financial Accounting Standards (IFRS) / International
  113. Kup Baru Dan Strategi Penyusunan Corporate Tax Planning
  114. Laporan Keuangan Berbasis IFRS & Dampak Perpajakannya
  115. Legal Aspects And Procedure Of Foreign Direct Investment In Indonesia
  116. Lokakarya Pajak Perbankan: Strategi Pelaksanaan Perpajakan Yang Efisien Dan Efektif
  117. Manajemen Perpajakan (Tax Management)
  118. Manajemen Perpajakan Internasional & Strategi Praktis Dalam Melakukan Transfer Pricing
  119. Manajemen Perpajakan Internasional Dan Strategi Praktis Dalam Melakukan Transfer Pricing
  120. Manajemen Perpajakan Internasional Dan Transfer Pricing
  121. Mastering Tax Planning
  122. Memahami Aspek Pajak Dan Akuntansi Untuk Jasa Konstruksi
  123. Memanfaatkan Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak
  124. Memanfaatkan Tax Treaty Dalam Transaksi Usaha
  125. Meminimalisir Resiko Pada Pajak Internasional Dan Transfer Pricing
  126. Mengantisipasi Kebijakan Terbaru Penanganan SPT Lebih Bayar Dan Restitusi PPN
  127. Menghadapi Pemeriksaan Pajak Khusus Rumah Sakit & Klinik
  128. Menghemat Pajak Dengan Memanfaatkan Celah-Celah Aturan Pajak (Updated)
  129. Mengidentifikasi Dampak Perpajakan Akibat Penerapan IFRS
  130. Menyingkap Teknik-Teknik Manipulasi Laporan Keuangan
  131. Mining Oil & Gas Tax Update
  132. Optimalisasi Penghitungan & Pengisian E SPT PPH Badan
  133. Optimalisasi Penghitungan & Pengisian E-SPT PPH 21
  134. Optimalisasi Penghitungan & Pengisian SPT PPH Pasal 21 (Manual & E-SPT)
  135. Optimalisasi Perencanaan Dan Manajemen Perpajakan Perusahaan
  136. Pajak Brevet A Dan B
  137. Pajak Dan Penerapan International Financial Reporting Standard Pada Industri Pertambangan
  138. Pajak Dan Pengendalian Keuangan
  139. Pajak Dan Prosedur Implementasi
  140. Pajak Koperasi
  141. Pajak Pemotongan Dan Pemungutan (Witholding Tax)
  142. Pajak Penghasilan Dan SPT Wp Badan
  143. Pajak Penghasilan Karyawan PPH 21 / 26
  144. Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Dan Teknik Pengisian SPT Elektronik (E-SPT) PPH Pasal 21/26
  145. Pajak Penghasilan Pegawai
  146. Pajak Penghasilan Sesuai PSAK 46 (Revisi 2010) Dan Isak 20
  147. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  148. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan E-Faktur
  149. Pajak Perusahaan Multinasional
  150. Pajak Tangguhan Dan Akuntansi Pajak
  151. Pajak Tangguhan: Memahami Dengan Mudah Konsep Dan Penghitungan Pajak Tangguhan
  152. Pajak Yayasan Terintegrasi
  153. Pelatihan Akuntansi, Pajak & Auditing
  154. Pelatihan Brevet Ab + E SPT
  155. Pelatihan E SPT All Tax
  156. Pelatihan Efisiensi PPN, PPH 21, Witholding Taxes & PPH Badan
  157. Pelatihan IFRS (International Financial Reporting Standards)
  158. Pelatihan PSAK : Implementasi, Panduan Dan Case Study
  159. Pelatihan PSAK 50 – 55 Revisi 2006 : Implementasi Dan Panduan
  160. Pelatihan PSAK Atas Aset Perusahaan : Implementasi, Panduan Dan Studi Kasus
  161. Pemenuhan Kewajiban Finansial & Perpajakan Serta Standar Akutansi Perusahaan Pertambangan
  162. Pemeriksaan Akuntan Publik Dan Pemeriksaan Pajak
  163. Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak
  164. Penanganan Pemeriksaan Dan Penyelesaian Sengketa Pajak
  165. Penerapan IFRS Dan Aspek Perpajakan Industri Migas
  166. Penerapan Sak Etap Dan Dampak Perpajakannya
  167. Penetapan Goodwill Menurut PSAK 19 (Revisi 2009) : Aset Tak Berwujud PSAK 22 (Revisi 2010) :
  168. Kombinasi Bisnis, Serta PSAK 4 (Revisi 2009) : Konsolidasi Usaha
  169. Pengelolaan Dan Penanganan Pemeriksaan Pemotongan/Pemungutan PPH Pasal 4 (2), 15, 22, 23, 26
  170. Pengelolaan, Penanganan Pemeriksaan Dan Aplikasi Pemotongan / Pemungutan PPH
  171. Pengelolaan, Penanganan Pemeriksaan Dan Aplikasi PPN
  172. Pengetahuan Perpajakan Di Indonesia
  173. Penghitungan Dan Pengisian E-SPT PPH Pasal 21, Rekonsiliasi & Optimalisasi Pemotongan PPH Pasal 21
  174. Penghitungan PPH Pasal 21
  175. Pengisian Dan Penghitungan SPT PPH Badan Tahun 2008
  176. Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
  177. Penyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK No 46)
  178. Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak
  179. Penyelesaian Sengketa Pajak Permasalahan Dan Solusi
  180. Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Berbasis IFRS, PSAK Dan Analisa Pajak
  181. Penyusunan Laporan Keuangan, PSAK IFRS
  182. Perencanaan & Audit Perpajakan
  183. Perencanaan Dan Manajemen Perpajakan
  184. Perencanaan Dan Manajemen Perpajakan Efiensi PPN, PPH 21, Witholding Tax & PPH Badan
  185. Perencanaan Pajak Vs Akuntasi Kreatif Dalam Menghemat Pajak
  186. Perhitungan Aktuaria Sesuai PSAK 24
  187. Perhitungan Dan Pengisian SPT PPH 21
  188. Perhitungan SPT PPH 21 Dengan Ptkp
  189. Permasalahan Dan Pemeriksaan PPN
  190. Perpajakan Atas Jasa Konstruksi
  191. Perpajakan Atas Usaha Atas Usaha Jasa Konstruksi
  192. Perpajakan Dalam Penanganan Ekspor
  193. Perpajakan Internasional
  194. Perpajakan Internasional Dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
  195. Perpajakan Meliputi PPH Dan PPN
  196. Perpajakan Pada Industry Pertambangan,Oil & Gas Meliputi PPH Dan PPN
  197. Perpajakan Perbankan
  198. Perpajakan Perusahaan Grup
  199. Perpajakan Rumah Sakit
  200. Perpajakan Untuk Bank
  201. Perpajakan Untuk Hrd
  202. Perpajakan Untuk Marketing
  203. Personnel Budget & Income Tax
  204. Ph Pasal 4 (2), 15, 22, 23, 26
  205. PPH 21/ 26 & PPH Wajib Pajak Untuk Orang Pribadi
  206. PPH Badan
  207. PPH Badan : Update Peraturan, SPT, Penyesuaian Fiskal Laporan Keuangan Berdasarkan IFRS
  208. PPH Badan: Ketentuan, Tata Cara Pengisian SPT Tahunan & Tax Planning
  209. PPH Badan: Ketentuan, Tata Cara Pengisian SPT Tahunan & Tax Planning
  210. PPH Pasal 21 / 26
  211. PPH Pasal 21 Tahunan Dan Bulanan Dengan Mengoptimalkan Ms Excel
  212. PPH Pasal 21/26 Update
  213. PPN
  214. PPN Terbaru & Persiapan SPT PPH Badan
  215. PPN, PPH Badan & PPH Potong Pungut Disertai Praktek Pengisian ESPT
  216. Praktek Penghitungan Dan Pengisian E-SPT PPH 21 (Per-32/Pj/2009)
  217. PSAK 1, PSAK 2, PSAK 25 Teknik Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan
  218. PSAK 45,Persiapan Laporan Keuangan Dan SPT PPH Badan (Manual & E-SPT)
  219. PSAK 46
  220. PSAK Industri Perkebunan
  221. PSAK Standard For Financial Statement
  222. PSAK Terkini
  223. PSAK Terkini Sesuai Dengan Program Konvergensi IFRS Dan Penerapannya Sesuai Buku PSAK Per 1 Juni 2012
  224. Regulasi Dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia (PPH Pasal 4(2), 15, 21/26, 22 Dan 23/26)
  225. Rekonsiliasi Fiskal & Mengisi SPT Tahunan PPH Badan
  226. Rekonsiliasi Fiskal Menuju Pengisian SPT Tahunan PPH Badan 2013
  227. Restitusi Pajak PPH & PPN
  228. Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding Dan Gugatan
  229. Restitusi PPN & Cara Mudah Menguasai Teknik Pemeriksaan PPN
  230. Restituti Pajak, Pemeriksaan Pajak, Banding Dan Gugatan
  231. Review PPH Badan: Penyusunan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal Dan E-SPT PPH Badan
  232. Sengketa Perpajakan
  233. Seputar Faktur Pajak & Pengisian SPT Masa PPN
  234. Sistem Perpajakan Kepabeanan It Inventory & Cctv Kawasan Berikat
  235. SPT PPH Badan
  236. Strategi Dan Kiat – Kiat Perusahaan Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak Dan Kepabeanan”
  237. Strategi Efektif Menghadapi Pemeriksaan Pajak, Pengajuan Keberatan Dan Banding
  238. Strategi Efektif Pengelolaan Pajak
  239. Strategi Efektif Perhitungan Aktuaria Sesuai PSAK 24
  240. Strategi Menghadapi Masalah Perpajakan Internasional Dan Transfer Pricing
  241. Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  242. Strategi Menghadapi Pemeriksaan PPN
  243. Strategi Penanganan Pemeriksaan Dan Penyelesaian Sengketa Pajak
  244. Strategi Pengisian SPT Tahunan PPH Badan 2011
  245. Strategi Penyelesaian Sengketa Pajak
  246. Strategi Sukses Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  247. Strategy Menghadapi Audit Perpajakan Paska Pelaporan SPT Tahunan
  248. Tatalaksana, Fasilitas & Perpajakan Ekspor Impor Khusus Kawasan Berikat
  249. Tax Accounting
  250. Tax Accounting & Fiscal Reconciliation
  251. Tax Accounting And Fiscal Reconsiliation
  252. Tax And Financial Control
  253. Tax Audit
  254. Tax For Foreign Company
  255. Tax Guide For Export-Import Handling
  256. Tax Loopholes : Grey Area Versus Tax Planning
  257. Tax Loopholes Strategy For All Companies & Personal
  258. Tax Management & Tax Planning For Executive
  259. Tax Management (Tax Planning) Update
  260. Tax Planing Penghematan Pajak Dan Pembahasan Laporan Keuangan
  261. Tax Planning & Management
  262. Tax Planning & Tax Management (Efisiensi PPN, PPH 21, Witholding Taxes & PPH Badan)
  263. Tax Planning And Creative Accounting
  264. Tax Planning And Tax Audit
  265. Tax Planning And Tax Management
  266. Tax Planning Dalam Strategi Manajemen Perusahaan
  267. Tax Planning Dan Manajemen Perpajakan
  268. Tax Planning Management
  269. Tax Planning: Perencanaan Penghematan Pajak Secara Legal
  270. Tax Treaty (P3b) & (But), Representative Office, Dan Joint Operation
  271. Tax Up Date For The Oil And Gas Industry
  272. Tax Up Date PPH & PPN 2013
  273. Taxation Audit
  274. Techniques Of Financial Analysis For Strategic Management
  275. Teknik Analisa Laporan Keuangan
  276. Teknik Mengisi SPT PPN, Faktur Pajak Dan Manajemen Restitusi
  277. Teknik Pemeriksaan Pajak Untuk Mengoptimalkan Tax Saving
  278. Teknik Pengelolaan Cash Yang Efisien
  279. Teknik Pengisian SPT Tahunan: PPH Wp Badan ( PPH Ps. 25 ) Dan & PPH Wp Orang Pribadi ( PPH Ps. 21 )
  280. Teknik Praktis Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  281. The Effective Account Assistant
  282. The Effective Facilitator: Maximizing Involvement And Results
  283. Time & Objective Management For Accounting & Finance Staff
  284. Tips Dalam Meminimalisir Resiko Pada Pajak Internasional Dan Transfer Pricing
  285. Training Akuntansi Dan Pajak (IFRS, PSAK, Faktur Pajak)
  286. Training Implementasi Dan Panduan PSAK Atas Aset
  287. Training Implementasi PSAK 50 Dan PSAK 55 ( Revisi 2006 )
  288. Training Mengantisipasi Kesalahan Dalam Pelaporan Pajak
  289. Transfer Pricing Documentation
  290. Transfer Pricing Update : Konsep, Peraturan Dan Pemeriksaan
  291. Trik & Tips Praktis Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  292. Update Dan Permasalahan Faktur Pajak
  293. Update Faktur Pajak, Restitusi Dan Pemeriksaan PPN
  294. Update Pemeriksaan Dan Sengketa Pajak
  295. Update Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2013
  296. Update PPH Pasal 21, Pelaporan Dan E-SPT
  297. Updating PPH Pasal 21 Tahun 2009 (E-SPT) Praktek Penghitungan Dan Pengisian E-SPT
  298. Updating PPH Pasal 21: Perhitungan PPH Pasal 21 Dengan Ptkp Baru Sesuai Permenkeu
  299. Updating PPN (Sesuai Uu Baru No. 42 Tahun 2009)
  300. Uu 36 /2008 Akuntansi Pajak Penghasilan
  301. Vat Update (PPN Dan PPN-BM)
  302. Vat Update: Penomoran Faktur Pajak
  303. Verifikasi, Pemeriksaan Pajak Dan Penyelesaian Sengketa Pajak
  304. Withholding Tax : Administrasi & Strategi Penerapannya
  305. Withholding Tax Sesuai Uu Pajak Baru
  306. Withholding Tax Strategy
  307. Withholding Tax: Regulasi Dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia
  308. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

JADWAL PELAKSANAAN  TRAINING

  1. Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018
  2. Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018
  3. Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018
  4. Rabu – Kamis, 21 – 22 Februari 2018
  5. Rabu – Kamis, 7 – 8 Maret 2018
  6. Rabu – Kamis, 21 – 22 Maret 2018
  7. Rabu – Kamis, 11 – 12 April 2018
  8. Rabu – Kamis, 25- 26 April 2018
  9. Rabu – Kamis, 23 – 24 Mei 2018
  10. Rabu – Kamis, 6 – 7 Juni 2018
  11. Rabu – Kamis, 20 – 21 Juni 2018
  12. Rabu – Kamis, 11 – 12 Juli 2018
  13. Rabu – Kamis, 25 – 26 Juli 2018
  14. Rabu – Kamis, 8 – 9 Agustus 2018
  15. Rabu – Kamis, 5 – 6 September 2018
  16. Rabu – Kamis, 19 – 20 September 2018
  17. Rabu – Kamis, 10 – 11 Oktober 2018
  18. Rabu – Kamis, 24 – 25 Oktober 2018
  19. Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018
  20. Rabu – Kamis, 21 – 22 November 2018
  21. Rabu – Kamis, 5 – 6 Desember 2018
  22. Rabu – Kamis, 19 – 20 Desember 2018

TEMPAT PELAKSANAAN 

@JAKARTA @ JOGJAKARTA @ BALI @ BANDUNG @ MALANG @ SURABAYA @ MAKASSAR

Investasi Biaya 

  • Biaya Training Sebesar @Rp 4.500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Belum Termasuk Pajak 
  • Bagi Pemda Yang Sudah Menerapkan Transaksi Non Tunai Pembayaran Dapat Di        Transfer Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Graha No 121-00-0738303-1 An Lembaga  Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan
  • Bagi Peserta Yang Belum Menerapkan Transaksi Non Tunai  / Pembayaran Di Tempat Pada saat Regestrasi Hotel
  • Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 2 hari
  • Mendapat Tanda Peserta Training
  • Mendapat Tas Eksklusif
  • Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
  • Mendapat Kelengkapan Training (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
  • Mendapat Flasdisk 8 GB
  • Mendapat Dokumentasi Kegiatan
  • Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
  • Mendapat Sertifikat Training
  • City Tour Sesuai Daerah Tempat Pelaksanaan Training Yang dipilih

Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu,tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

 (021) 21202049,
? 0821-1414-0177, ? 0812-8862-1238

 

Untuk memudahkan anda untuk mengupdate jadwal bimtek maka kami lampirkan jadwal kegiatan bimtek diklat yang sengaja kami siapkan untuk bapak/ibu download.

JADWAL BIMTEK DIKLAT LSMAP TAHUN 2024