Dalam rangka membangun Good Governance, maka pemerintahan berbasis kinerja memfokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil). Oleh karena  itu, diperlukan  cara mengukur kinerja perorangan salah satunya adalah diharuskannya setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI).

Tujuannya yakni untuk mengukur capaian kinerja setiap pegawai, sesuai jabatannya serta, sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta sebagai tolak ukur pemberian tunjangan kinerja.

Untuk mengukur kinerja perorangan maka setiap individu pegawai di haruskan menyusun indikator kinerja individu sesuai jabatan yang di embannya sebagai langkah untuk mewujudkan komitmen dan menilai kemampuan dalam tim kerja. “Dengan demikian diharapkan akan tumbuh kesadaran, mau dan mampu mengidentifikasi kualitas kinerja masing-masing, dengan adanya indikator kinerja individu maka setiap pegawai mempunyai sasaran dan tujuan kerja yang jelas, terarah dan terukur. Sehingga setiap pegawai akan memperoleh informasi ukuran keberhasilan setiap pegawai sesuai jabatannya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja

Aspek Penilaian Kinerja Individu Berdasarkan Kelompok Jabatan

 Sasaran kerja yang dinilai adalah sesuai tugas pokok jabatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja unitKuantitasJumlah kerja yang diselesaikan dalam suatu periode waktu yang telah ditentukan dengan cara membandingkan antara target kerja yang seharusnya dengan capaian targetnya.KualitasHasil kerja yang dicapai sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan2) Perilaku KerjaKemampuan berperilaku seseorang dalam berbagai situasi yang konsisten dalam suatu periode waktu yang ditentukanKeberadaanInisiatifKehandalanKepatuhanKerja samaSikap perilaku

Untuk Memehami Opsi Di Atas Maka Kami Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan Bersama Para Pakar dan Narasumber dari, BPK RI, Kemendagri, Kemenkeu ,Akademisi  Akan Melaksanakan  tentang Bimtek Penyusunan IKI / Indikator Kinerja Individu Info  Tanggal : Informasi Jadwal dan Tanggal Pelaksanaan Silahkan klik dan Download https://www.pusdiklatlsmap.com/download-jadwal/

Investasi Biaya 

Biaya Bimtek ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke APBD masing-masing peserta/SKPD dengan Biaya sebagai berikut

• Biaya Bimtek Diklat Sebesar @Rp 4.500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sudah Termasuk Akomodasi Hotel
• Biaya Bimtek Non Akomodasi Hotel @Rp.3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
• Bagi Pemda Yang Sudah Menerapkan Transaksi Non Tunai Pembayaran Dapat Di        Transfer Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Graha No 121-00-0738303-1 An Lembaga  Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan
• Bagi Pemda Yang Belum Menerapkan Transaksi Non Tunai  / Pembayaran Di Tempat Pada saat Regestrasi Hotel
• Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
• Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 2 hari
• Mendapat Tanda Peserta Bimtek
• Mendapat Tas Eksklusif
• Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
• Mendapat Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
• Mendapat Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
• Mendapat Flasdisk 8 GB
• Mendapat Dokumentasi Kegiatan
• Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
• Mendapat Sertifikat Bimtek
• City Tour Sesuai Daerah Tempat Pelaksanaan Bimtek Yang dipilih

Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu,tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

☎ (021) 21202049,
? 0821-1414-0177, ? 0812-8862-1238