Pusdiklat Bimtek Keuangan

Dengan Hormat Dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah maka akan timbul piutang.Demikian halnya dalam pengelolaan dana bergulir sebagai investasi non permanen,...

Dengan Hormat Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2018 .Sedangkan tujuan reviu laporan keuangan...

Dengan Hormat Verifikasi dan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara dibuat oleh bendahara, wajib setiap bulannya. Penyampaian selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya. Tugas dan tanggung jawab...

Dengan Hormat Aplikasi SIMDA versi 2.7 yang merupakan modifikasi dari Aplikasi SIMDA versi 2.1 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penerapan basis akrual sesuai PP No.71 Tahun...

Implementasi Transaksi Non tunai Pada Pemerintahan Daerah Dalam  rangka menindak lanjuti instruksi Presiden RI tentang Pemberantasan Korupsi, Maka, dibuatlah Instruksi dari Presiden RI yang...

Dengan Hormat Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota/Kabupaten yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada jaminan pemerintah Kota/Kabupaten tersebut tidak...

Dengan Hormat Pemberian kewenangan yang semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki, menuntut kualitas pelayanan publik yang...

Dengan Hormat Salah satu nilai yang harus ada dalam Prinsip Good Governance oleh Pemerintah Daerah adalah adanya akuntabilitas keuangan daerah yang kredibel, yang dilakukan melalui reformasi pengelolaan...

Dengan Hormat Banyak sudah pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi dari berbagai daerah berkunjung dan melaksanakan studi banding sekaligus menyaksikan proses sidang tuntutan...

Dengan Hormat Analisa    Standar   Belanja   (ASB)   merupakan  salah  satu  komponen  yang  harus  dikembangkan  sebagai  dasar  pengukuran   kinerja  keuangan  dalam  penyusunan  APBD   dengan  pendekatan  kinerja.Analisa    Standar    Belanja   (ASB)   adalah  standar   untuk  menganalisis  anggaran  belanja   yang digunakan  dalam suatu program  atau   kegiatan  untuk  menghasilkan  tingkat  pelayanan  tertentu  dan kewajaran  biaya di unit kerja  dalam  satu tahun  anggaran Landasan   Hukum  dan   Landasan  Teori  Analisis  Standar   Belanja; Dasar hukum  Analisis  Standar  Belanja (ASB) dalam  PP 58  Tahun  2005   Pasal   39   ayat 2 :”Penyusunan   anggaran berdasarkan  prestasi   kerja  dilakukan   berdasarkan   capaian  kineerja ,  indikator  kinerja  , analisis  standar  belanja  , standar  satuan  harga  , dan  standar  pelayanan  minimal”. Dan dalam  Permendagri  13 Tahun   2006  Pasal  89  Huruf  e: “Dokumen sebagai  lampiran  meliputi  KUA  ,  PPA ,  kode  rekening  APBD ,  format   RKA –...